Evaluasi Landasan Hukum Proyek Jalan Trans Papua

Pembicaraan tentang payung hukum proyek Jalan Trans Papua sempat menghangat di tahun 2017. Meski demikian pihak pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tetap fokus bekerja untuk menyelesaikan proyek Jalan Trans Papua. Menyikapi hal tersebut, redaksi kinerja.info pada kesempatan lalu sempat membedah struktur landasan hukum hingga menjadi satu tulisan. Dengan mengusung judul “Mempelajari Landasan Hukum Pembangunan Jalan Trans Papua”, redaksi kinerja.info mencoba mengurai fakta yang ada.

Seperti disampaikan dalam tulisan tersebut sebelumnya bahwa ketiga payung hukum yang diterapkan oleh pemerintah, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 dirasa masih belum kuat karena tidak terdapat redaksional khusus yang menyebut atau instruksi yang terkait dengan proyek Jalan Trans Papua. Sehingga menimbulkan pertanyaan, “mengapa Sekretaris Kabinet tidak segera mengevaluasi hal tersebut?”

Dalam mendukung kinerja pemerintah maupun pihak-pihak terkait terhadap proyek pembangunan Jalan Trans Papua, redaksi kinerja.info berupaya untuk sedikit memberi masukan dalam mengevaluasi Proyek Strategis Nasional, khususnya landasan hukum yang digunakan dalam proyek pembangunan Jalan Trans Papua. Meski evaluasi ini masih bersifat subjektif perlu direview secara menyeluruh dan mendalam.

Empat bulan sebelum pemerintahan Jokowi-JK naik tahta pada 20 Oktober 2014, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diakhir masa pemerintahan kedua -tepatnya pada 11 Juni 2014- sempat mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua, dan baru di Undangkan sembilan hari setelahnya yakni pada tanggal 20 Juni 2014.

Pada Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 dalam Bab I Bagian Kedua Pasal (4) disebutkan, “Rencana Tata Ruang Pulau Papua berfungsi sebagai pedoman untuk: (a) Penyusunan rencana pembangunan di pulau Papua; (b) Perwujudan keterpaduan, keterikatan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor di pulau Papua; (c) Penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di pulau Papua; dan (d) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di pulau Papua.”

Bahkan lebih khusus lagi disebutkan pada Bab IV Bagian Kesatu Pasal 12 ayat (2), (3), (4), (5), (6). Secara makro Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 dapat dinilai cukup konfrehensif dalam memproyeksikan pembangunan Pulau Papua ke arah yang lebih strategis. Sampai disini terdapat satu pertanyaan, “mengapa Pemerintahan Jokowi-JK tidak menggunakan atau memasukkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 sebagai dasar atau landasan hukum dalam menyelenggarakan proyek pembangunan Jalan Trans Papua?”

Terlebih Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014, berdasarkan web resmi Kementerian PUPR statusnya masih berlaku untuk di Undangkan. Dan hingga tulisan ini disusun belum ada Perubahan Pengganti Atas Peraturan Presiden yang terkait dengan perihal yang sejenis. Berselang 9 buah Peraturan Presiden dibidang infrastruktur dari Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 ini di Undangkan, barulah muncul Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, yang selanjutnya dijadikan landasan hukum proyek pembangunan Jalan Trans Papua oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

Referensi: UU No. 17/2007, Perpres No. 2/2015, Perpres No. 3/2016, Perpres No. 57/2014
Foto: Bappenas

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s