Mempelajari Landasan Hukum Pembangunan Jalan Trans Papua

Mengutip dari Liputan6.com tentang artikel berjudul Tujuan Utama Pemerintah Bangun Jalan Trans Papua, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat Diskusi Media Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua, yang bertempat di Cafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017), bahwa pemerintahan Joko Widodo fokus pada pembangunan infrastruktur di Papua. Basuki menambahkan, “terdapat tiga tujuan utama pemerintah fokus pada infrastruktur di Papua, pertama untuk menciptakan keadilan. Kedua mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, dan ketiga mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah”.

Menurutnya, pemerintah memiliki beberapa dasar hukum terkait pembangunan infrastruktur jalan di Papua, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Hal yang senada tercatat dalam beberapa referensi, baik yang berbentuk tulisan kolom maupun beberapa artikel di beberapa media siber. Pada situs Wikipedia dalam kolom tulisan berjudul “Jalan Trans-Papua”, ketiga landasan yang dimaksud memuat hal demikian yakni, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, Perpres No. 2 Tahun 2015, dan Perpres No. 3 Tahun 2016. Termasuk pada situs Jokopedia.org yang berjudul “Tujuan Utama Pemerintah Bangun Jalan Trans Papua”, mencatat demikian.

Pada web neraca.co.id dalam artikel berjudul “Membangun Tanah Papua ala Jokowi” pun menyebut ketiga landasan yang sama. Begitu juga dengan tabloidjubi.com pada tulisannya yang berjudul “Tak ada Inpres, klaim pembangunan infrastruktur Papua oleh Pemerintah Jokowi dipertanyakan”, disana memuat landasan yang sama. Dan masih ada beberapa literasi yang menyebut bahwa landasan hukum proyek Jalan Trans Papua pemerintahan Jokowi-JK berpijak pada ketiga aturan yang dimaksud.

Yang menarik dari ketiga landasan hukum tersebut adalah Tidak ada satupun nama dari proyek yang dimaksud yang menjelaskan atau menyebut kalimat proyek Jalan Trans Papua! Khususnya yang terdapat pada Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tidak dijelaskan secara eksplisit.

Terlebih pada kedua aturan lainnya yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 2 Tahun 2015, secara implisit pun tidak disebut, sebab bisa jadi hal itu hanya payung hukum yang sifatnya makro. Yang tertera secara eksplisit pada Perpres Nomor 3 Tahun 2016 khususnya pada item “Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol” misalnya proyek Jalan Trans Maluku dan Jalan Trans Morotai, serta tiga pekerjaan lainnya. Sedangkan Jalan Trans Papua tidak tertera.

Pada Perpres Nomor 3 Tahun 2016, dalam lampirannya menjelaskan tentang struktur daftar proyek strategis nasional sebagai berikut:

  1. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol. Terdiri 47 jenis proyek yang tersebar di seluruh Indonesia (tidak tertera nama proyek jalan Trans Papua).
  2. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol. Terdiri 5 jenis proyek yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia bagian Timur (tidak tertera nama proyek jalan Trans Papua).
  3. Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota. Terdiri 12 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  4. Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota. Terdiri 7 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  5. Proyek Revitalisasi Bandar Udara. Terdiri 11 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  6. Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru. Terdiri 4 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  7. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya. Terdiri 2 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  8. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas. Terdiri 13 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  9. Program Satu Juta Rumah. Terdiri 3 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  10. Proyek Pembangunan Kilang Minyak. Terdiri 3 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  11. Proyek Pipa Gas/Terminal LPG. Terdiri 3 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  12. Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah. Terdiri 1 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  13. Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum. Terdiri 8 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  14. Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal. Terdiri 1 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  15. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir. Terdiri 1 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  16. Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang. Terdiri 7 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  17. Proyek Proyek Bendungan. Terdiri 60 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  18. Program Peningkatan Jangkauan Broadband. Terdiri 2 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  19. Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya. Terdiri 1 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  20. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus. Terdiri 25 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  21. Proyek Pembangunan Smelter. Terdiri 6 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  22. Proyek Pertanian dan Kelautan. Terdiri 3 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.
  23. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Terdiri 1 jenis proyek dan bukan proyek infrastruktur jalan darat sehingga proyek jalan Trans Papua tidak tertera.

Dalam daftar lampiran Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tersebut jelas tidak tertera nama proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Trans Papua. Lalu mengacu ke landasan hukum yang mana proyek pembangunan Jalan Trans Papua?

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat tiga landasan hukum yang digunakan dalam membangun infrastruktur di Papua, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tertera jelas bahwa pemerintah pusat mengeluarkan 10 instruksi kepada 14 pihak (pembantunya) -yang di dalamnya masih terdapat banyak pihak lain seperti Bupati/Walikota- untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Meski pada realisasinya proyek pembangunan Jalan Trans Papua lebih masif dilakukan di masa pemerintahan Joko Widodo, sayangnya belum diimbangi dengan struktur landasan hukum yang kuat.

Referensi: http://bisnis.liputan6.com/read/2876420/ini-tujuan-utama-pemerintah-bangun-jalan-trans-papua, https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Trans-Papua, http://jokopedia.org/index.php?title=Tujuan_Utama_Pemerintah_Bangun_Jalan_Trans_Papua, http://www.neraca.co.id/article/92875/membangun-tanah-papua-ala-jokowi, https://kinerja.info/data
Foto : https://www.youtube.com/watch?v=xibrSgbJx0w

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s