Mengenal Struktur “Indeks Desa Membangun” (Bagian 1)

Pada Oktober 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Menteri Marwan Jafar, merilis satu buku petunjuk yang disebut dengan Indeks Desa Membangun atau IDM. Penerbitan buku tersebut dikomandoi Anwar Sanusi dan Syaiful Huda sebagai Pengarah, dan Ahmad Erani Yustika sebagai Penanggung Jawab.

Dalam Penyusunannya terdapat nama Hanibal Hamidi (Ketua), FX. Nugroho Setijonegoro (Sekretaris), dan beberapa anggota seperti Fujitriartanto, Armen Sa’id, Harioso, Huda, Andik Hardiyanto, Bambang Waluyanto, Indra Sakti Gunawan Lubis, Dani Setiawan, Hadi Prayitno, dan Ana Fitrotul Mu’arofah. Ditambah Tim Pendukung, Heryadi, Ali Mashuda, dan Muhammad Rahmat.

Buku IDM berisikan enam bab: Pendahuluan, IDM dan Pengembangan Program, Klasifikasi dan Status Desa, Metode Penyusunan IDM, Peta Desa Berdasarkan IDM, dan Situasi Desa di Perbatasan Berdasarkan IDM 2015. Ditambah dua keterangan pendukung yang masing-masingnya memberikan informasi dan keterangan cukup komprehensif.

Dalam kalimatnya Marwan Jafar menyebut bahwa IDM berpedoman dari konsep Nawacita Presiden Joko Widodo. Tepatnya pada bagian ketiga Nawacita, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa”. Hal itu dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan akibat ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan.

Marwan menambahkan, Penggunaan istilah “pembangunan Desa” atau “Desa membangun” merupakan paradigmatis yang sarat makna. Pengakuan Negara kepada Desa disertai redistribusi sumberdaya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat UU No. 6 Tahun 2014, memberikan tanda jelas bahwa dari situlah Desa menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia.

Pengembangan IDM didedikasikan untuk memperkuat capaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. IDM juga diharapkan dapat membantu Kementerian Negara/Lembaga lainnya, serta pemerintah daerah baik Provinsi,Kabupaten dan Kota dalam menentukan lokus dan fokus strategis sebagai sasaran pembangunan.

IDM fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti dinyatakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan kementerian Desa dalam kepemimpinan pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.

Banyak pihak memahami, UU Desa memberi inspirasi dan semangat perubahan. Terkait Dana Desa misalnya, redistribusi asset negara bersumber APBN itu membuktikan mampu menggerakan perubahan di Desa. Pembangunan Desa tumbuh menjadi kehebatan dan semangat baru dalam kehidupan Desa. Berdasar Undang-Undang Desa tersebut, perubahan kehidupan Desa digerakan dalam kerangka kerja: pengertian dan jenis Desa (yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain), tujuan pengaturan, azas, kedudukan, kewenangan, keuangan dan asset, tata pemerintahan, kelembagaan masyarakat dan adat, pemberdayaan masyarakat, pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dan dukungan pendamping Desa serta sistem informasi Desa.

Dalam konteks itulah IDM dikembangkan. Azas-azas yang menjadi dasar pengaturan Desa dikuatkan dengan penegasan tentang Kewenangan Desa, yang meliputi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam fokus kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, tiga hal yang disebut terakhir, yakni: prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa itu akan memperkuat pondasi otonomi Desa. IDM memandang penting prakarsa dan kuatnya masyarakat Desa dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan Desa yang di dalamnya memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk untuk melaksanakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa memberi dasar bagi cara pandang dan pendekatan baru tentang Desa, mengedepankan prinsip keberagaman, azas rekognisi dan subsidiaritas serta menguatkannya dalam jenis-jenis kewenangan Desa.

Tujuan pengaturan Desa merefleksikan masalah dan hambatan struktural dalam pembangunan Desa yang harus ditangani di satu sisi, serta apa yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan Undang-Undang Desa di sisi lain. Desa Membangun dihadapkan pada kenyataan kemiskinan kehidupan Desa. Wilayah Desa adalah tempat sebagian besar penduduk miskin tinggal. Maka ketersediaan data dan pengukuran sangat dibutuhkan, terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan untul menjawab persoalan dasar Desa.

Pencapaian pemerataan keadilan merupakan isu penting dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang inklusif, di mana pengelolaan potensi ekonomi Desa dan Kawasan Perdesaan tidak hanya menyertakan sebanyak angkatan kerja lulusan SD/SMP, tetapi juga ramah keluarga miskin, mampu memperbaiki pemerataan dan mengurangi kesenjangan.

Perhatian khusus terhadap usaha mikro di Desa harus dikedepankan untuk mendukung penguatan teknologi yang ramah lingkungan, pemasaran, permodalan dan akses pasar. Selain itu, Desa Membangun Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mampu memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian.

Produksi pertanian petani miskin, perikanan tangkap dan budidaya tidak saja harus dilindungi, tetapi terus diberdayakan. Ditambah dengan dukungan sarana dan prasarana perekonomian Desa dan Kawasan Perdesaan, akses pada kredit keuangan dan sumber permodalan, riset dan teknologi, serta penyediaan informasi.

Dengan demikian, pengembangan Indeks Desa Membangun harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan Desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Sehingga akan memberi jalan pada pembangunan Desa berkelanjutan yang lekat dengan nilai, budaya dan karakteristik Desa.

Referensi: Buku Indeks Desa Membangun
Foto : Agus Saban

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s